Dewan Pers Tekan Situs Berita Abal-Abal dengan QR Code!

Dewan Pers Tekan Situs Berita Abal-Abal dengan QR Code!

226
tekan situs berita abal-abal dengan qr code

Dewan Pers akan segera memberlakukan verifikasi berupa QR Code dan standar kompetensi terhadap media maupun jurnalis yang ada di Indonesia. Bagaimana kiatnya, simak selengkapnya dalam ulasan berikut!

Kreasitekno.com — Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan informasi khususnya lewat media internet, berbagai media online pun mulai bermunculan sebagai sarana untuk memudahkan masyarakat dalam berbagi informasi. Berdasarkan catatan dari Dewan Pers, jumlah situs media online yang ada di Indonesia mencapai kisaran angka 43.000 situs. Dari total jumlah tersebut, sekitar 200 situs telah terverifikasi sebagai situs berita resmi.


Baca Juga: Menkominfo Gandeng Facebook dan Twitter Perangi Hoax di Indonesia!


Menyikapi hal ini, Dewan Pers berencana memberikan tanda berupa logo dan QR Code bagi situs yang sudah teridentifikasi secara resmi. Rencana tersebut akan direalisasikan pada 9 Februari mendatang, bertepatan dengan Hari Pers Nasional.

situs abal-abal dengan qr codes

Tanda QR Code ini nantinya akan dipindai melalui ponsel oleh pembaca untuk memperoleh informasi mengenai penanggung jawab media yang bersangkutan yang sudah tersimpan di dalam database Dewan Pers. Informasi tersebut bisa berupa alamat redaksi, e-mail, maupun nomor telepon.

Ketua Dewan Pers, Yosep Stanley, menyatakan bahwa wacana mengenai verifikasi berita resmi dengan konsep logo serta QR Code ini tetap tidak terhindar dari resiko pemalsuan. Namun setidaknya dari sinilah masyarakat akan mulai bisa memilah sumber atau media mana yang resmi atau abal-abal.

“Kita bisa cek. Kalau informasinya (setelah memindai QR code) ternyata kosong ya berarti ‘abal-abal’. Silakan saja terus terbit, nanti juga akan ada seleksi alam,” tutur Stanley saat berbicara dalam diskusi News or Hoax di Media Center DPR RI, kompleks parlemen, bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (10/1/2017). Dirinya juga memaparkan bahwa selain media online dan cetak, pemberian tanda verifikasi ini juga akan diterapkan pada media elektronik seperti radio dan televisi. Tentunya dengan bentuk yang berbeda, yakni berupa jingle.

Sementara itu, media yang belum mendapatkan verifikasi bisa mengajukan diri ke Dewan Pers dengan mempersiapkan beberapa syarat. Diantaranya yakni berbadan hukum, mempunyai penanggung jawab serta alamat redaksi yang jelas. Selanjutnya, Dewan Pers akan menjamin kebebasan media yang telah terverifikasi berdasarkan ketentuan UU Pers No 40 Tahun 1999.

Selain perusahaan, Dewan Pers juga akan memberlakukan standar kompetensi bagi wartawan maupun penulis yang terlibat di dalamnya. Standar kompetensi ini juga akan berlaku mulai 9 Februari dimana diwujudkan dalam bentuk kartu yang menunjukkan ke-valid-an kompetensi wartawan atau penulis yang bersangkutan.

“Narasumber nanti boleh tanya, dan wartawan mesti menunjukkan kartu kompetensi. Kalau ada, narasumber wajib melayani. Kalau tidak ada, narasumber boleh menolak,” kata. Ia juga menambahkan bahwa standar kompetensi serupa juga akan berlaku bagi wartawan lepas (freelance).

Ada 27 lembaga di Indonesia yang memiliki sertifikasi dari Dewan Pers sebagai penguji kompetensi wartawan, termasuk Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), serta Universitas Indonesia dan Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jakarta.


Baca Juga: Ini Alasan Mengapa Netizen Indonesia Doyan Berita Hoax!


Penerapan verifikasi maupun standar kompetensi ini dilakukan Dewan Pers dalam rangka menekan penyebaran berita-berita palsu, meningkatkan profesionalisme kerja, khususnya bagi wartawan berdasarkan kode etik jurnalistik sehingga mencegah pihak-pihak tak bertanggung jawab mengklaim diri sebagai wartawan dan memanfaatkan statusnya untuk kepentingan tertentu.

SHARE

LEAVE A REPLY