Setelah Telegram, Facebook Hingga Google juga Akan Dipanggil Kemkominfo

Setelah Telegram, Facebook Hingga Google juga Akan Dipanggil Kemkominfo

335
Facebook Hingga Google juga Akan Dipanggil Kemkominfo

Pemblokiran Telegram versi peramban hingga kini belum dilepas oleh Kemkominfo sejak Jum’at (14/7/2017) lalu. Terlepas dari pro dan kontra tentang prosedur pemblokiran yang ditengarai adanya miskomunikasi antara pemerintah dan pihak Telegram, setelah melihat fakta, sungguh sangat miris. Kemkominfo berhasil mengumpulkan sekitar 17.000 konten percakapan yang mendandung unsur radikalisme dan terorisme yang kini sedang dalam proses penyelidikan.

Peringatan tersebut kini bukan hanya untuk Telegram. Kemkominfo berencana memanggil penyedia layanan serupa seperti Facebook, WhatsApp, Google dan Twitter. Langkah ini diambil dalam menseriusi pemberantasan radikalisme dan terorisme. Pemerintah berharap, para penyedia layanan tersebut dapat berkomitmen untuk ikut memerangi penyebaran konten ilegal termasuk radikalisme dan terorisme.

Terkait dengan pemanggilan pihak Facebook dkk tersebut langsung disampaikan oleh Dirjen Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel A Pangerapan, seperti yang dikutip dari Tekno Liputan6 Selasa, (18/7/2017). Beliau mengatakan bahwa “kami ingin meminta komitmen penuh mereka untuk membantu menangani masalah terorisme dan radikalisme. Kalau tidak, terpaksa Kemkominfo akan melakukan hal yang sama (pemblokiran)”.

Seperti di kasus Telegram, sebenarnya permintaan pemerintah Indonesia cukup sederhana, yaitu para penyedia layanan harus mampu membuat Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas terkait dengan operasinya di Indonesia.

Semuel menambahkan bahwa semua perusahaan penyedia layanan over-the-top (OOT) harus bisa bekerja sama dalam menanggulangi konten melanggar hukum di Indonesia, karena mereka mengoperasikan bisnisnya di Indonesia.

Pernyataan yang sama juga dilontarkan oleh Arief Dharmawan, Deputi II Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan BNPT. Perusahaan OOT harus bisa memenuhi persyaratan sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia agar tercipta iklim kerjasama yang bagus. Jika nanti ada masalah maka bisa langsung koordinasi dengan mudah.


Baca Juga :


Soal Telegram, sebelum Kemkominfo melakukan pemblokiran sebenarnya sudah mengirimkan surat sebanyak enam kali. Tapi pihak Telegram tidak merespon. Itu membuktikan adanya kesulitan koordinasi dengan pihak Telegram, karena tidak memiliki kantor di Indonesia. Berbeda dengan Facebook, ketika ada masalah, maka gampang untuk berkoordinasi karena Facebook memiliki perwakilan dan kantor di Indonesia, imbuh Arief.

SHARE

LEAVE A REPLY